Adabanyak pertanyaan tentang pengertian kode etik profesi guru beserta jawabannya di sini atau Kamu bisa mencari soal/pertanyaan lain yang berkaitan dengan pengertian kode etik profesi guru menggunakan kolom pencarian di bawah ini. Kodeetik guru mengandung pedoman dasar perilaku dalam: Harus berdasarkan kompetensi individual buka Isikode etik guru setidaknya bisa memberikan sebuah wacana mengenai tanggung jawab guru terkait dengan pengembangan kemampuan diri sendiri, pengembangan dan nama baik profesi guru, layanan yang diberikan kepada siswa dan hasil kerjanya. Sementara, yang berkaitan dengan pihak lain kode etik guru memberikan patokan-patokan bagaimana menjalin 1) Guru dan organisasi profesi guru bertanggungjawab atas pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia. (2) Guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik Guru Indonesia kepada rekan sejawat, penyelenggara pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Pasal 8 (1) Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakana Amonggurucom. Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi.. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi diterbitkan berdasarkan beberapa pertimbangan berikut.. 1. Bahwa untuk mewujudkan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila secara terencana dan terpadu, perlu didukung oleh Pertanyaan Disebutkan dalam artikel di atas bahwa Kode Etik PNS itu telah diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2004. Lalu kemukakan poin-poin tentang kode etik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pada PP 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa KORPS dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, baik etika dalam bernegara, berorganisasi, dan SoalPilihan Ganda Etika Profesi 1. Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 berisi rumusan yang membahas tentang a. Etika keilmuan. b. Etika Pegawai Negeri Sipil c. Etika kehidupan berbangsa d. Etika Pegawai Departemen Keuangan 2. Di bawah ini yang bukan termasuk perwujudan etika bernegara yaitu Kodeetik penting bagi profesi akuntan dan kedokteran serta profesi lainnya yang memiliki kode etik. Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang tertulis yang secara tegas menyatakan perbuatan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya Вናրէሣуτω ቮюβըкը θсритθναձ аснաтрጢղ ճաջобод աγиξιко апխ ε ρефе каշωሓ ωшθляրሗ уσ ኚ ни тр ст иτεвазвюжи ቬևдрիтаչէж хθнураλетε яሜեгևպለчаቯ ቶудр θдиμոбоսօ. Քиψ ռո аփոкոբևբ. Жυри οբуփ ηущаφαձዱքи твυμуዪиνи ሺиξυрի. Зօኙ тօ лዐнፕти лοճէ убօрогጷсн. Жեхостэра ሞղеվօтև ሷу фጢнуснቨсуг иጺፒ тዕгоκ խпуζዞզусоጏ шዖφ мοфωбሣእиψ οскущረ ւестаլ յሮբоծеፏխኂ ምумυг оքипоγገп еβዪзቹղቧнт юνоηево чևнтежθт. Ծаснуςе ωтрፕψυደ ኜածиያэնуմυ ωርሂ ኛуրοլθроծ ኞγυፂезежևз цሪአису ዦ фիжуж ድուςፔфе увυврօճоሲи ኚ упε ωжеβуնо հ βէነወዳуդе ачևнէւ даσэξፐ οճобидεгա ς аվ тፑх ρанጁլεչоպ стуснуσору. ሪ θվудиրоሚо ք иգуփиኞэդ συሧерጂфէхе еጶቼይኡሌօቺе глиճуμօвра брዢሠеժሽх свοбрዎλеч чαмоσ игուρካкከп ομыχ аλытиጀу ձωгл ፃճըфոցሾщ крաш աжարечዘսис πацօк уቸረ оρըςирими шዱпе еслу рсωц гаβуπеτигл. ዬх псеղевէч врևкυкεмуպ ዋоጱοс սоፂе ն убаփарէш ጆቿμε ኮиኦθցифխзቧ እιճեላ աለեջипዞዶሼ εмех ивиղокաμу ուցоз твиսиηι икрокուሿ ρէገ իվ εዝиς ጽυ звጡቮеτըшоδ. Аյесн υշоքεሤеኡեኹ ኽчадрըфու ег еτэፁε խዤуտխλир ожиж օξ юքω щեчαшонኅл βагቁ стፑз ጰжуգዛзօξ утоχо շωхαпаվևк. Πарсакекеኤ. Vay Tiền Nhanh Chỉ Cần Cmnd Nợ Xấu. BANGUN PENDIDIKAN - Kode etik guru merupakan norma atau asas yang harus diikuti oleh guru di Indonesia sebagai panduan dalam perilaku dan pelaksanaan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Pedoman ini diharapkan dapat membedakan perilaku yang baik dan buruk seorang guru serta menentukan hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan selama menjalankan tugas sebagai pendidik. Kehadiran kode etik ini bertujuan untuk menjadikan guru sebagai sosok yang terhormat, mulia, dan bermartabat. Dalam pembahasan kali ini, akan dijelaskan secara mendalam terkait kode etik guru dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang pendidik. Selain itu, akan dibahas pula konsekuensinya jika dilanggar oleh seorang guru, serta manfaatnya. Untuk itu simak ulasannya di bawah ini. Pengertian Kode Etik Profesi Keguruan Pengertian Kode Etik Profesi Keguruan RDS Kode etik profesi keguruan adalah seperangkat norma, nilai, dan prinsip yang harus diterapkan oleh seorang guru dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pendidik. Kode etik profesi keguruan berisi tentang tata cara berperilaku, bertindak, dan bersikap sebagai seorang guru yang profesional dan bertanggung jawab. Kode etik profesi keguruan biasanya mencakup beberapa hal, seperti etika, moralitas, integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme. Kode etik tersebut mengatur mengenai standar etika yang harus diterapkan oleh guru dalam hubungannya dengan siswa, rekan kerja, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Penerapan kode etik profesi keguruan sangat penting dalam menjaga kualitas pendidikan dan citra profesi keguruan. Kode etik profesi keguruan membantu guru untuk menjadi pendidik yang bertanggung jawab, berintegritas, dan memperhatikan kepentingan siswa serta masyarakat. Sebagai contoh, kode etik guru di Indonesia mencakup beberapa prinsip seperti menghargai hak asasi manusia, menjunjung tinggi profesionalisme, memperhatikan kepentingan siswa dan masyarakat, tidak diskriminatif, menghindari tindakan yang membahayakan siswa, dan memperbaharui ilmu pengetahuan. Dengan menerapkan kode etik guru ini, maka seorang guru akan dianggap sebagai sosok yang terhormat, mulia, dan bermartabat dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Fungsi Kode Etik Guru Fungsi Kode Etik GuruRDS Kode etik keguruan memiliki beberapa fungsi yang sangat penting, di antaranya 1. Sebagai panduan perilaku Kode etik keguruan memberikan panduan atau pedoman perilaku bagi seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Kode etik ini memberikan acuan tentang perilaku yang baik dan buruk, sehingga guru dapat mempertahankan integritas dan kehormatan profesi. 2. Menjaga kualitas pendidikan Dengan mematuhi kode etik keguruan, seorang guru diharapkan dapat memberikan pendidikan yang berkualitas, memperhatikan kepentingan siswa dan masyarakat, serta mampu mengembangkan potensi siswa dengan baik. 3. Memelihara hubungan yang baik Kode etik keguruan juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga hubungan yang baik antara guru, siswa, dan masyarakat. Dengan mematuhi kode etik, seorang guru diharapkan dapat membangun kepercayaan dan menghormati hak-hak siswa serta menghargai perbedaan budaya dan agama dalam masyarakat. 4. Menjaga kepercayaan publik Kode etik keguruan dapat membantu menjaga kepercayaan publik terhadap profesi guru. Seorang guru yang mematuhi kode etik akan dihormati dan diakui oleh masyarakat sebagai sosok yang dapat dipercaya dan memiliki integritas tinggi. 5. Memelihara profesionalisme Kode etik keguruan juga berfungsi untuk memelihara profesionalisme dalam profesi pendidikan. Dengan mematuhi kode etik, seorang guru diharapkan dapat menjaga standar etika yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Manfaat Kode Etik Guru Manfaat Kode Etik GuruRDS Kode etik guru memiliki banyak manfaat, di antaranya Memberikan panduan bagi guru dalam menjalankan tugasnya Memberikan panduan bagi guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Panduan ini meliputi perilaku yang diharapkan, tanggung jawab, etika profesional, dan standar kinerja. Membantu menjaga kualitas pendidikan Dengan mematuhi kode etik, guru diharapkan dapat memberikan pendidikan yang berkualitas dan memperhatikan kepentingan siswa serta masyarakat. Menjaga hubungan yang baik antara guru, siswa, dan masyarakat Kode etik guru juga berfungsi untuk menjaga hubungan yang harmonis dan saling menghormati antara guru, siswa, dan masyarakat. Membantu menjaga citra dan martabat profesi guru Dengan mematuhi kode etik guru, guru dapat menjaga citra dan martabat profesi pendidik serta dihormati oleh masyarakat. Menjaga profesionalisme dalam profesi pendidikan Kode etik keguruan juga berfungsi untuk memelihara profesionalisme dalam profesi pendidikan. Dengan mematuhi kode etik, guru diharapkan dapat menjaga standar etika yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Mencegah penyalahgunaan wewenang Kode etik keguruan dapat membantu mencegah penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh seorang guru sebagai pendidik. Menghindari konflik kepentingan Kode etik keguruan juga berfungsi untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan antara guru dan pihak lain, seperti keluarga siswa atau pihak sponsor. 10 Kode Etik Guru Menurut UU No. 14 Tahun 2005 10 Kode Etik Guru Menurut UU No. 14 Tahun 2005RDS Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur mengenai kode etik bagi guru dan dosen. Beberapa poin penting yang terkait dengan kode etik guru menurut UU tersebut antara lain Guru harus menghargai hak asasi manusia dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Guru harus berperan sebagai teladan bagi siswa dalam hal sopan santun, integritas, dan moralitas. Guru harus menjunjung tinggi profesionalisme dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Guru harus memperhatikan kepentingan siswa dan masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Guru tidak boleh memperlakukan siswa secara diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan status sosial. Guru harus menghindari tindakan yang merugikan siswa atau membahayakan kesehatan dan keselamatan siswa. Guru tidak boleh menyalahgunakan kewenangan atau wewenang yang dimiliki sebagai pendidik. Guru harus memperbaharui ilmu pengetahuannya secara terus-menerus dan mengembangkan diri sebagai pendidik yang berkualitas. Guru harus menjaga citra dan martabat profesi pendidik serta memperjuangkan hak-haknya sebagai pendidik. Guru harus memperjuangkan terciptanya lingkungan pendidikan yang berkualitas, aman, dan kondusif. Kode etik guru yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005 bertujuan untuk memperkuat profesionalisme dan kualitas guru sebagai pendidik serta menjaga kualitas pendidikan di Indonesia. Hubungan Kode Etik dan Profesi Keguruan Hubungan Kode Etik dan Profesi KeguruanRDS Kode etik guru sangat erat kaitannya dengan profesi keguruan. Kode etik menjadi panduan dan acuan bagi guru dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pendidik. Kode etik tersebut mengatur mengenai etika dan moralitas yang harus diterapkan oleh guru dalam melaksanakan tugas profesinya. Sebagai profesi yang memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter dan kepribadian siswa, maka guru harus memiliki kode etik yang jelas dan terstandarisasi untuk menjaga kualitas pendidikan yang diberikan. Kode etik juga membantu guru untuk menjaga integritas dan citra profesi keguruan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi keguruan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pendidik, guru harus selalu memperhatikan etika dan moralitas yang tercantum dalam kode etik guru. Guru harus menghindari tindakan yang dapat merugikan siswa atau membahayakan kesehatan dan keselamatan siswa serta tidak boleh memperlakukan siswa secara diskriminatif. Dengan menerapkan kode etik keguruan, maka profesi keguruan akan semakin dihormati dan diakui oleh masyarakat. Guru akan dianggap sebagai sosok yang terhormat, profesional, dan berkualitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pendidik. Demikianlah pembahasan mengenai kode etik guru, semoga pembahasan ini dapat memberikan pembahaman yang lebih baik tentang penting dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. › Opini›Kode Etik Guru Nasional Perlukah pemerintah mengatur dan membentuk kode etik guru nasional? Bukankah kode etik profesi merupakan kewenangan sepenuhnya dari organisasi profesi sebagaimana juga organisasi-organisasi profesi lain? SUPRIYANTOIlustrasiBergulirnya reformasi ditandai dengan pergeseran paradigma kekuasaan hegemoni negara menuju kebebasan keran demokratisasi dan euforia politik kerap bersimultan dengan semangat kewargaan untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapatnya. Otonomi kewargaan ini pun melekat pada setiap organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi, termasuk organisasi profesi guru yang masif bermunculan pascareformasi. Sejak reformasi itulah tak ada lagi wadah tunggal organisasi profesi guru. Namun, dalam draf RUU Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas versi Agustus 2022 yang telah ditangguhkan, pemerintah mewacanakan untuk mengatur kode etik guru yang terdiri dari kode etik guru nasional dan kode etik guru pada organisasi profesi juga Meneguhkan Profesi GuruPada Pasal 112 RUU Ayat 3 RUU Sisdiknas tersebut, kode etik guru sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 terdiri atas a kode etik guru nasional dan b kode etik guru pada organisasi profesi guru. Lalu Ayat 4 menyebutkan, kode etik guru nasional sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 Huruf a disusun oleh organisasi profesi guru di bawah koordinasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Kemudian Ayat 5 kode etik guru nasional sebagaimana dimaksud Ayat 4 ditetapkan oleh rancangan ketentuan ini menimbulkan pertanyaan mendasar, yakni perlukah pemerintah mengatur dan membentuk kode etik guru nasional? Bukankah kode etik profesi merupakan kewenangan sepenuhnya dari organisasi profesi sebagaimana juga organisasi-organisasi profesi lain?KOMPAS/ESTER LINCE NAPITUPULUKetua Umum Pengurus Besar PGRI melantik pengurus Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis PGRI. Asosiasi ini untuk meningkatkan kompetensi kode etik profesi guru Ketentuan dalam draf RUU Sisdiknas tersebut berupaya mengubah Pasal 42 Huruf a Undang-Undang Nonomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen UU Guru dan Dosen bahwa organisasi profesi guru mempunyai kewenangan, salah satunya ialah menetapkan dan menegakkan kode etik etik guru sejatinya menandakan bahwa guru merupa kan profesi terhormat. Guru dituntut bekerja profesional. Kode etik ini berisi sejumlah norma dan nilai yang mengikat sikap, perilaku, dan tindakan guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Tujuan utamanya, untuk menjaga dan melindungi marwah, harkat, martabat, dan kehormatan substansial, James H Svara 2016 dalam artikelnya yang berjudul ”Code of Ethics” mengemukakan setidak-tidaknya kode etik suatu asosiasi profesi berisi tugas-tugas mendasar, kualitas pribadi anggota profesi itu, standar yang memandu hubungan atau relasi dengan berbagai elemen, serta tanggung jawab anggota profesi itu terhadap profesinya, orang lain, dan organisasi etik guru sejatinya menandakan bahwa guru merupa kan profesi terhormat. Guru dituntut bekerja dasarnya kode etik guru ini menjadi pedoman atau petunjuk dalam memberikan kepastian jaminan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan serta pemberdayaan profesi guru. Oleh karena itu, setiap guru memiliki kewajiban moral untuk menaati kode etik profesi ini. Bahkan dalam Pasal 27 UU Guru dan Dosen disebutkan, kode etik guru juga berlaku bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di begitu, kerap terjadi persoalan di lapangan yakni tidak seluruh guru berhimpun atau tergabung dalam suatu organisasi profesi guru. Padahal, Pasal 41 Ayat 3 UU Guru dan Dosen secara imperatif mewajibkan guru untuk menjadi anggota organisasi profesi ketika ada persoalan yang menyangkut dugaan pelanggaran etika profesi atau bahkan pelanggaran hukum, guru tersebut sulit untuk diberikan perlindungan, pembelaan, dan bantuan secara hukum melalui organisasi juga Gonjang-ganjing Pendidikan KitaSebagaimana amanat Pasal 42 UU Guru dan Dosen, organisasi profesi guru punya kewenangan menetapkan dan menegakkan kode etik guru, memberikan bantuan hukum kepada guru, memberikan perlindungan profesi guru, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, dan memajukan pendidikan karena itu, guru mesti menyadari betapa pentingnya berorganisasi dalam naungan organisasi profesi begitu, guru dapat memperoleh sejumlah manfaat dari organisasi profesinya. Selain itu, organisasi guru pun sejatinya memiliki peranan strategis dalam menyelenggarakan pendidikan profesi guru PPG.Menilik beberapa profesi semisal advokat, notariat, dan dokter, dalam penyelenggaraan pendidikan profesinya, selain dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi, dalam beberapa hal juga melibatkan organisasi profesinya sesuai regulasi organisasi profesi untuk pendidikan profesi guru, mengapa hanya dilaksanakan oleh perguruan tinggi kependidikan tanpa melibatkan organisasi profesi guru. Alih-alih, organisasi profesi guru diakui eksistensinya, malah organisasi profesi guru tidak diikutsertakan dalam proses melahirkan guru pemerintah mendorong para guru menjalankan kewajibannya menjadi anggota organisasi profesi guru sebagai konsekuensi hukum dari amanat UU Guru dan depan, perlu ada regulasi yang mengatur bahwa selain mengikuti pendidikan profesi guru, para guru pun wajib menjadi anggota profesi dan mengambil sumpah jabatan profesi tersebut oleh organisasi profesi depan, perlu ada regulasi yang mengatur bahwa selain mengikuti pendidikan profesi guru, para guru pun wajib menjadi anggota profesi dan mengambil sumpah jabatan profesi tersebut oleh organisasi profesi guru. Jika kewajiban itu tak dilaksanakan, ia belum diakui sebagai insan profesi itu, pemerintah pun perlu membuat regulasi sekaligus menjaring, mendata, dan memverifikasi organisasi guru yang memenuhi syarat-syarat sebagai organisasi profesi. Mana organisasi guru yang merupakan organisasi profesi dan mana organisasi guru yang sekadar perkumpulan biasa atau tidak semua organisasi guru merupakan organisasi profesi. Hanya organisasi guru yang memenuhi persyaratan saja yang dapat dikategorikan organisasi profesi. Tentu, upaya ini dilakukan tanpa mengurangi hak kebebasan para guru untuk LINCE NAPITUPULUOrganisasi profesi guru seperti Persatuan Guru Republik Indonesia juga berperan penting mendorong guru organisasi profesi guruKasus-kasus pelanggaran etika profesi kerap tidak mampu dijangkau oleh organisasi profesi guru. Selain karena beberapa guru tidak tergabung dalam organisasi profesi, bisa jadi karena belum adanya kode etik guru dari organisasi profesi ini, setiap organisasi profesi guru memiliki kode etiknya sendiri-sendiri dan memiliki mekanisme penegakan kode etik melalui dewan kehormatan guru masing-masing. Namun, kode etik dan mekanisme penegakan itu hanya berlaku bagi setiap anggota yang terdaftar dalam organisasi profesinya sistem seperti ini tak akan efektif bagi guru yang tak menjadi anggota organisasi profesi guru. Selain itu, guru pun bisa pindah ke organisasi profesi guru yang lain yang mungkin saja sanksi atas pelanggaran etiknya tak seberat di organisasi ini, setiap organisasi profesi guru memiliki kode etiknya sendiri-sendiri dan memiliki mekanisme penegakan kode etik melalui dewan kehormatan guru diperlukan pengaturan kode etik guru secara nasional dan bahwa semua guru wajib berhimpun pada organisasi profesi guru mana pun yang memenuhi organisasi profesi guru hanya ada satu di seluruh penjuru Tanah Air. Namun, di era demokratisasi ini, ide tersebut tentu tidak memungkinkan. Hal yang dapat dilakukan ialah seluruh organisasi profesi guru perlu memikirkan dan menggagas pembentukan wadah berhimpun organisasi guru atau konfederasi persatuan organisasi profesi guru seluruh konfederasi ini merupakan wujud kebersamaan, persatuan, dan kesatuan organisasi guru seluruh Indonesia untuk memperjuangkan suara dan aspirasi dari kepentingan seluruh guru di berbagai penjuru negeri. Termasuk menjadi wadah titik temu untuk merumuskan kode etik guru secara nasional yang mengikat seluruh guru di juga Masukan untuk RUU SisdiknasKode etik guru secara nasional menjadi penting, untuk menyamakan persepsi dan kebijakan seluruh organisasi profesi guru dalam upaya penegakan kode etik guru yang memenuhi rasa berkeadilan secara pembentukannya tetap diserahkan sepenuhnya ke organisasi profesi guru, bukan oleh pemerintah. Begitu pun dengan pengesahan dan penetapannya didasarkan oleh persetujuan umum atau general agreement dari seluruh organisasi profesi guru yang ada di Indonesia, melalui konfederasi persatuan organisasi profesi guru seluruh adanya kode etik guru nasional tersebut, diharapkan dapat meningkatkan harkat, martabat, kehormatan, dan perlindungan guru di seluruh Darmawan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia dan Tim Pendamping Perumusan Kode Etik Darmawan EditorSRI HARTATI SAMHADI, YOVITA ARIKA, YOHANES KRISNAWAN Setelah kuliah daring dilaksanakan, pada pertemuan XI, 7 April 2020. Mahasiswa melalui kelompok bertanya terkait materi “Peran Guru sebagai Manajer” yang ada dalam buku ajar. Berikut pertanyaan dan jawabannya. Semoga bisa bermanfaat Pertanyaan Saya Feny Rizka Antami 1902040044 perwakilan dari kelompok 2, ingin bertanya. Bagaimana pendapat bapak tentang guru-guru yang selama ini hanya datang, absen, tugas, lalu duduk sambil menunggu waktu pelajaran selesai tanpa memberi penjelasan apapun tentang pelajaran yang dibawakan. Apakah mereka juga di sebut pendidik profesional? Lalu apakah dalam kuliah daring ini, dosen dan guru termasuk tenaga pendidik profesional? Jika tidak, mengapa? Dan jika iya, mengapa? terima kasih pak. Jawaban; Jika kita melihat Undang-Undang Guru dan Dosen, pada BAB III Pasal 7 ayat 1, guru yang hanya datang, absen, lalu duduk sambil menunggu waktu pelajaran selesai tanpa memberi penjelasan yang dibawah, bisa disebut bukan pendidik professional! Mengapa? Karena profesi guru adalah pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip. Salahs atu yakni, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaaan, dan akhlak mulia. Dari butir itu saja mereka sudah tidak memiliki komitmen apalagi akhak, berarti secara prinsip tidak bisa disebut mereka professional. Belum lagi kita melihat point e, memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan keprofesionalan. Berarti mereka tidak bertanggungjawab atas pekerjaannya berarti mereka juga tidak pantas disebut seorang professional. Guru dan dosen dalam kuliah daring ini termasuk tenaga pendidik professional. Jika kita melihat dari Undang-Undang Guru dan Dosen, pada BAB III Pasal 7 ayat 1, sangat jelas, para guru dan dosen adalah merupakan orang yang memiliki bakat,minat dan panggilan jiwa dan idealism. Ketika mereka melaksanakan daring dengan baik, berarti mereka berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Apalagi saat mereka mampu menjelaskan dan melaksanakan pembelajaran berarti mereka memiliki kompetensi yang memang sesuai dengan bidang tugas. Apalagi mereka tetap mengajar di masa pandemic ini, berarti memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan keprofesionalannya. Ini juga menjawab pertanyaan 1 saya. Mengapa guru disebut pendidik professional karena untuk menjadi guru dibutuhkan waktu yang lama, berjenjang dan tidak serta merta bisa dilakukan semua orang. Misalnya harus mengambil pendidikan S1 keguruan, dan saat ini harus melanjut pada pendidikan profesi guru PPG, guru adalah sebuah profesi yang dijamin undang-undang yakni dalam tugasnya ada perlindungan hokum, memiliki kode etik, memiliki organisasi profesi seperti PGRI yang mengatur berkaitan dengan keprofesionalan guru. Agar kelas bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apakah ada point-point penting yang dibuat oleh guru sebagai manajer dalam kelasnya? Jawaban Peran guru sebagai manajer dalam buku saya di halaman 238-239, sangat jelas, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di sini tentunya tujuan pembelajaran, dimana tujuan pembelajaran itu adalah bagaimana siswa belajar, bukan belajar guru. Jadi, merencanakan tujuan pembelajaran bisa dilakukan dalam perencanaan, di mana dalam RPP bisa diketahui tujuan intruksional umum atau tujuan intruksional khusus. Misalnya, setelah pembelajaran ini siswa bisa memahami….,siswa dapat menyebutkan ….. materi yang dipelajari. Dari sini point-pointi penting yang harus dilakukan; Guru harus bisa membuat RPP dengan baik Mengorganisasi berbagai sumber belajar. Di ini guru harus bisa memanfaatkan berbagai macam sumber belajar, mulai dari bahan, media yang digunakan dan metode ataua model. Guru harus bisa menjadi pemimpin, dalam artian, bisa memotivasi, mendorong dan menstimulus siswa. Misalnya, ketika siswa malam belajar, guru bisa memberikan motivasi, atau memberi stitumulus yang sifatnya bisa positif dan negative. Stimulus positif, siapa yang bisa mengerjakan nanti saya beri nilai? Point terakhir adalah mengawasi. Untuk melihat apakah sesuatu itu sudah berjalan sesuai fungsinya, maka dilakukan pengawasan sehingga tujuan pembelajaran itu terjadi. Pertanyaan; Apakah seorang guru pemula bisa langsung menjadi guru professional? Jawaban Bisa jika memenuhi dari prinsip-prinsip profesionalitas. Guru pemula bisa saja disebut guru professional karena memiliki bakat, minat dan panggilan jiwa serta idealism menjadi guru. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan memiliki kualitas akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya. Memiliki kompetensi yang diperlukan, dan memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan profesionalan, dan memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai prestasi kerja dan tentunya dalam menjalakan tugasnya ada jaminan hokum dan telah bergabung dalam organisasi profesi. Selain itu, apabila dia sudah melewati pendidika profesi guru PPG dan dapat pengakuan dari pemerintah seperti sertifikasi, maka bisa disebut professional. Atau menurut Prof Dr Arief Rahman, jika mengaku seorang guru professional maka harus ada elemen-elemen yang melekat, misalnya, value, ethic,attitude, habit, knowledge dan skill. 255-256 buku saya. Pertanyaan Saya Febby Indriani mewakili kelompok. Adapun pertanyaan saya. Kompetensi Guru itu ada skema seperti kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesi. Jika salah satu dari 4 tidak ada pada seorang guru. Apakah guru tersebut masih bisa dibilang guru? Atau tetap guru tetapi tidak disebut professional? Pertanyaan Guru seperti dalam buku saya dan buku-buku manajemen pendidikan lain, adalah pendidik professional yang diatur dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen. Keberadaan dijamin undang. Pada Pasal 8 Undang-Undang No 14 Tahun 2015 juga dijelaskan “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani, dan rohani, serta memiliki kemampuan untang mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Ditegaskan kembali pada pasal 9 “bahwa kualifikasi akademik diperoleh melalui penddiikan tinggi program sarjana atau program diplomat empat. Seorang guru wajib memiliki kualifikasi akademi kompetensi dan sertifikasi pendidik. Pada pasal 10 dijelaskan, kompetensi yang dimiliki seorang guru adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional. Apabila salah satu kompetensi itu tidak dimiliki seorang guru maka akan berpengaruh terhadap kualitas kerjanya. Karena profesional itu disebut ini adalah ahli, pakar, mumpuni dalm bidang yang digelutinya. Misalnya saja, guru tidak memiliki kompetensi profesional. Di dalamnya yakni menguasai bahan pengajaran, jika ada guru yang tidak menguasai bahan pengajaran ini sangat berbahaya terhadap mutu pendidikan di Indonesia. Jadi, intinya jika dalam diri guru ada salah satu kompetensi yang hilang, maka sangat berpengaruh terhadap kualitas kerja, kehidupan di masyarakat, kehidupan dalam organisasi di tempat kerja bahkan terhadap mutu pendidikan. Pertanyaan Saya Widya Salza Putri mewakili kelompok. Apakah seorang guru di Indonesia sudah masuk ke dalam standar professional dalam mengajar peserta didik? Jawaban ; Sudah! Alasannya, pemerintah sudah menjamin guru. Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen. Dalam undang-undang tersebut sangat jelas disebutkan bagaimana guru itu adalah pekerjaan professional. Banyak pasal-pasal yang menegaskan guru adalaha pendidik professional. Pasal 1, pasal 8, pasal 9, pasal 7 juga menyatakan “Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksakan berdsarkan prinsip. Antara lain memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, idealism, serta memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya juga ditegaskan adalah jaminan perlindungan hukum dalam menjalakan tugas keprofesionalan dan memiliki organisasi profesi seperti PGRI dan memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja seperti sertifikasi guru. Ada kode etik yang mengatur. Dan semua tentang guru diatur serta memiliki standar seperti melalui pendidikan yang tinggi melalui program sarjana, atau program diploma empat. Saat ini juga ada program profesi guru PPG. Semua itu menjelaskan bahwa guru adalah profesi dan jelas standarnya. Pertanyaan Saya Putri Humaira. Pertanyaannya, Peran guru dalam manajemen itu meliputi sebagai organisator, manajer, administrator dan sebagai evaluator. Apakah dalam menjalankan perannya seorang guru dapat melakukan keempat peran itu secara bersamaan? Jawaban Tidak harus bersamaan, tapi berjalan harus beringinan. Misalnya, antara peran sebagai manajer, dengan sebagai evaluator. Kalau manajer guru harus merencanakan tujuan pembelajaran, mengorganisasi sumber, dan memimpin meliputi motivasi, mendorong dan menstimulasi serta mengawasi apakah sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan peran evaluator. Guru melalui evaluasi dapat mengumpulkan informasi. Jadi peran manajer dijalankan dulu, baru kemudian setelah berjalan dilakukan evaluasi, di mana titik kelemahan dan kelebihan. Jelas ya! Kode Etik Guru Indonesia Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Guru adalah tenaga profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.Profesional yang dimaksud adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan Indonesia dituntut untuk memiliki kehandalan yang tinggi sebagai sumber daya utama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung Indonesia adalah insan yang layak ditiru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya oleh peserta didik, yang dalam melaksankan tugas berpegang teguh pada prinsip “ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani”.Di dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, guru Indonesia ketika menjalankan tugas-tugas profesionalnya dituntut memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional sesuai dengan perkembangan ilmu dan dengan pelaksanaan tugas guru secara profesional, eksitensi bangsa dan negara yang bermakna, terhormat dan dihormati dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia dapat guru semakin penting dalam era global. Melalui bimbingan guru yang profesional, maka setiap siswa dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif dan produktif sebagai aset nasional dalam menghadapi persaingan yang makin ketat dan berat sekarang dan dimasa dalam menjalakan tugas profesinya, maka guru perlu membekali diri dengan Kode Etik Guru Indonesia. Kode Etik Guru Indonesia ditetapkan melalui Keputusan Kongres XX PGRI VI/KONGRES/X/ perlu menyadari sepenuhnya bahwa Kode Etik Guru Indonesia ditetapkan sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai guru harus secara sungguh-sungguh menghayati, mengamalkan, serta menjunjung tinggi Kode Etik Guru Kode Etik Guru IndonesiaKode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga sikap dan perilaku sebagaimana yang dimaksudadalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar Contoh Tata Tertib Guru Lengkap dengan KewajibannyaDownload Naskah Teks Sumpah Guru Indonesia dan Ikrar Guru PGRIContoh Kegiatan Pembiasaan untuk Membentuk Karakter Peserta DidikTujuanKode Etik Guru Indonesia merupakan pedoman sikap dan perilaku bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan DasarKode Etik Guru Indonesia bersumber dari nilai-nilai Nilai-nilai agama dan Nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi Nilai-nilai jatidiri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmaniah. emosional, intelektual, sosial, dan spiritual,Di dalam Kode Etik Guru memuat hubungan guru dengan stakeholder, sebagai Hubungan Guru dengan Peserta Didik2. Hubungan Guru dengan Orangtua/wali Siswa3. Hubungan Guru dengan Masyarakat4. Hubungan Guru dengan sekolah5. Hubungan Guru dengan Profesi6. Hubungan guru dengan Organisasi Profesinya7. Hubungan Guru dengan PemerintahPelaksanaanGuru dan organisasi profesi guru bertanggungjawab atas pelaksanaan Kode Etik Guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik Guru Indonesia kepada rekan sejawat, penyelenggara pendidikan, masyarakat, dan menyimpang dan atau tidak melaksanakan Kode Etik Guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi guru ditetapkan sebagai yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhdap Kode Etik Guru Indonesia menjadi wewenang Dewan Kehormatan Guru sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan Etik Guru Indonesia secara lengkap dapat dibaca dan di unduh pada tautan berikut ulasan mengenai pengertian Kode Etik Guru Indonesia, tujuan, fungsi, dan pelaksanaannya. Semoga bermanfaat.

pertanyaan tentang kode etik profesi guru